KDM Ogah Bayar Penuh Kontraktor, Tergantung Kualitas Proyek

KOSADATA — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan tidak akan melunasi pembayaran proyek pembangunan tahun anggaran 2025 kepada kontraktor yang menghasilkan pekerjaan berkualitas buruk. Seluruh proyek akan diaudit secara ketat sebelum sisa pembayaran dicairkan.

KDM menyebutkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan dana sebesar Rp621 miliar untuk melunasi kewajiban pembangunan. Namun, pencairan dana tersebut sepenuhnya bergantung pada hasil evaluasi kualitas pekerjaan di lapangan.

“Pembayaran pekerjaan pembangunan senilai Rp621 miliar akan dilakukan setelah Pemda Provinsi Jawa Barat mengaudit hasil pekerjaan. Dari situ akan diketahui apakah kualitasnya sangat baik, baik, atau kurang baik,” ujar KDM seperti dilansir Antara, Senin, 12 Januari 2026.

Ia menegaskan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan uang negara tidak bisa ditawar. Mantan Bupati Purwakarta itu memastikan pemerintah daerah tidak akan mentoleransi pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

“Pekerjaan yang kurang baik, kami tidak akan membayarkan semuanya,” katanya.

Menurut KDM, sumber dana pelunasan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta penerimaan pajak kendaraan bermotor yang masuk setiap hari ke kas daerah. Ia mengapresiasi tingginya tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Barat dalam membayar pajak, yang dinilainya berperan langsung memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat membayar pajak,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, KDM juga membuka ruang pengawasan publik. Ia mengajak masyarakat Jawa Barat untuk melaporkan langsung kualitas proyek pembangunan di wilayah masing-masing melalui media sosial.

Langkah tersebut, katanya, diperlukan untuk menjamin kontrol kualitas yang objektif dan transparan agar setiap rupiah pajak masyarakat kembali dalam bentuk fasilitas publik yang layak.

“Masyarakat Jawa Barat silakan