Bikin Malu Pimpinan DPRD, Jakarta Masih Ada RW Kumuh

KOSADATA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengaku malu melihat kondisi kota yang masih terdapat pemukiman kumuh di sejumlah wilayah. Untuk itu, pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar masif mengembangkan hunian vertikal atau rumah susun. 

Pihaknya berharap, hunian vertikal yang dibangun bisa diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah.

“Sebagai contoh, di kolong tol sekitar Tanah Tinggi dan Johar Baru, Jakarta Pusat. Terus terang, kita malu. Karena kontras sekali,” ujar Khoirudin seperti dilansir laman DPRD DKI Jakarta, Jum'at (19/7/2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2023, masih terdapat 450 Rukun Warga (RW) kumuh atau 16,39 persen 2.744 RW di Jakarta. Politisi PKS itu meminta Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja keras menuntasan penataan RW kumuh dalam tiga tahun mendatang. 

Terlebih, Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global usai status Jakarta berubah dari Daerah Khusus Ibukota Negara menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Khoirudin yang juga ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta itu juga meminta agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta mengebut penataan permukiman.

"Dinas PRKP harus kerja sama dengan BPS DKI Jakarta. Tinggal melakukan pendataan yang benar, lalu dilakukan tahapan penataan,” kata Khoirudin.

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah mengurangi 220 RW kumuh selama tahun 203 melalui Rencana Aksi Komunitas (Community Action Plan/CAP) dan Program Implementasi Kebersamaan Masyarakat dalam menata lingkungan (Colborative Implementation Program /CIP).

"Dari 16,45 persen turun menjadi 9,22 persen. Capaian penataan permukiman kumuh tersebut telah melebihi target. Dari target 200 RW, terealisasi 220 RW,” papar