Klaim Nadiem "Tak Terima Uang" Dan Seni Menyembunyikan Kejahatan Baru

Indonesia, yang telah menjalin hubungan investasi strategis senilai ratusan juta dolar dengan raksasa teknologi Google, duduk dalam beberapa pertemuan dengan perwakilan Google Asia Pacific. Topiknya bisa jadi luas, bisa masa depan digital, bisa potensi transformasi.

Lalu, dalam waktu singkat, CEO itu berubah menjadi Menteri Pendidikan. Dan salah satu kebijakan pertamanya yang monumental adalah menggerakkan proyek digitalisasi pendidikan terbesar dalam sejarah republik, dengan nilai fantastis, yang secara teknis mengunci seluruh sistem pada satu ekosistem, yakni hanya Chrome OS dan Chrome Device Management (CDM) milik Google! Apakah itu, yang bisa jadi didiskusikan saat duduk-duduk dengan Google Asia Pacific tersebut?

Jadi, pertanyaannya bukan lagi “apakah ada uang suap?”, tetapi pertanyaan yang lebih mendasar dan menggelisahkan, yaitu, dapatkah seseorang sepenuhnya melepaskan diri dari jejaring kepentingan dan paparan bisnisnya yang lama, lalu membuat keputusan kebijakan yang benar-benar netral untuk negara?

Inilah yang dalam tata kelola pemerintahan yang baik disebut konflik kepentingan potensial. Ia tidak perlu membuktikan adanya kesepakatan gelap. Cukup dengan keberadaan situasi di mana objektivitas seorang pejabat diragukan, maka seluruh keputusannya wajib diawasi dengan ketat!

Ketika seorang menteri memilih teknologi dari mitra investasi lamanya sendiri, senter kita harus langsung menyoroti proses pengambilan keputusan itu. Apakah ada kajian banding yang independen? Apakah ada opsi lain yang lebih murah dan terbuka sungguh-sungguh dipertimbangkan, atau hanya menjadi pelengkap administrasi?

Klaim “tidak ada uang” sama sekali tidak menjawab kegelisahan ini! Ia justru mengalihkan percakapan dari area abu-abu yang paling berbahaya, yakni pengaruh!

Rapuhnya pilar “tak terima uang” di hadapan hukum

Di sinilah jurang antara pembelaan publik dan konstruksi hukum menjadi terang benderang. Tim pembela seolah

---

1 2 3 4 5