PKS Pertanyakan Legitimasi Badan Otorita Pantura, Sebut Berpotensi Picu Konflik Hukum

KOSADATA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti dasar hukum pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. 

Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS, Mulyanto, menilai langkah pemerintah tersebut berpotensi menimbulkan masalah serius.

Menurut Mulyanto, badan otorita seharusnya dibentuk dengan payung hukum yang jelas, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan presiden. 

“Tanpa dasar hukum kelembagaan yang kuat, anggaran negara tidak dapat dialokasikan secara sah. Bila dipaksakan, akan terbuka risiko pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. Ujung-ujungnya terkait dengan persoalan korupsi,” ujar Mulyanto di Jakarta, Sabtu, 13 September 2025.

Ia mengingatkan, ketiadaan payung hukum berimplikasi pada lemahnya legitimasi badan otorita dalam menandatangani perjanjian, nota kesepahaman, atau mengambil keputusan strategis. Kondisi ini, kata dia, berpotensi menimbulkan gugatan hukum di kemudian hari.

“Akuntabilitas pun kabur karena tidak ada entitas resmi yang bisa diaudit BPK. Selain itu, secara politik, pengangkatan kepala badan tanpa dasar kelembagaan menimbulkan kesan prematur,” tutur Mulyanto.

PKS juga menyoroti potensi konflik antara pemerintah pusat, kementerian, dan pemerintah daerah akibat ketiadaan garis kewenangan yang jelas. 

Publik, kata Mulyanto, bisa menilai langkah pemerintah ini terburu-buru atau bahkan tunduk pada kepentingan kelompok ekonomi besar, seperti kasus reklamasi PIK 2 maupun proyek pagar laut di Banten.

Mulyanto menegaskan, pengalaman pembentukan Otorita Batam maupun Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah. 

Keduanya dibentuk melalui dasar hukum setingkat undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas politik.

“Sebagai negara hukum, pemerintah seharusnya menyiapkan kerangka hukum kelembagaan terlebih dahulu sebelum menunjuk pejabat pimpinan badan otorita. Tanpa itu, keberadaan Kepala Badan Otorita Pantura