Dilema APBN 2026: Terjepit Utang dan Kejutan Harga Minyak

Oleh: Anthony Budiawan

Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Kondisi fiskal Indonesia tahun 2026 berada dalam posisi yang semakin sempit dan memprihatinkan. Defisit APBN 2026 dutetapkan Rp695 triliun atau sekitar 2,5 persen dari PDB. Namun demikian, struktur fiskal menunjukkan tekanan yang semakin nyata.

Salah satu sumber tekanan terbesar datang dari beban bunga utang pemerintah yang diperkirakan menembus Rp600 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 19 persen dari total pendapatan negara, atau sekitar 22 persen dari penerimaan perpajakan. Rasio tersebut sudah berada pada tingkat yang cukup tinggi, dan secara struktural mempersempit ruang fiskal pemerintah.

Dengan total pendapatan negara yang ditargetkan sekitar Rp3.153 triliun—yang terdiri dari penerimaan perpajakan sekitar Rp2.693 triliun dan penerimaan bukan pajak sekitar Rp455 triliun—APBN 2026 ditetapkan dengan asumsi cukup optimistis. Bahkan dapat dikatakan terlalu optimistis. 

Di samping itu, tekanan fiskal juga datang dari berbagai program pengeluaran besar yang bersifat rigid. Subsidi mencapai Rp318,9 triliun, yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun dan subsidi non-energi sekitar Rp108,8 triliun. Selain itu, juga ada “sibsidi gizi” program makan bergizi gratis yang nilainya mencapai sekitar Rp335 triliun. 

Total dari ketiga komponen pengeluaran tersebut—bunga utang, subsidi, dan program makan bergizi—mendekati 40 persen dari pendapatan negara. Setelah dikurangi belanja operasional pemerintahan, ruang fiskal yang tersisa untuk belanja produktif menjadi sangat terbatas.

Dalam kondisi seperti ini, APBN menjadi sangat rentan terhadap kejutan eksternal.

Dan kejutan itu muncul.

Konflik geopolitik di Timur Tengah—terutama eskalasi serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran—telah mendorong harga minyak mentah dunia melonjak tajam hingga melampaui 100 dolar AS per barel. Sementara itu,