Kemkomdigi Tindak Akun Influencer dan Blokir Ribuan Konten Judol
Prabu pun mengimbau kepada para influencer dan pengguna media sosial lainnya tidak memfasilitasi atau memberikan dukungan bagi judi online.
Kemkomdigi Turunkan 8.086 Konten Judol dan Akun dengan 99.700 Pengikut
Konten yang diturunkan mencakup 6.722 situs web, 954 di platform Meta, 279 file sharing, 77 pada platform Google/YouTube, dan 54 di Twitter.
Tiga Akun dengan Pengikut Besar Kembali Diberangus karena Promosi Judol
Dari jumlah tersebut, 256.102 konten di antaranya disebar melalui situs dan IP. Kemudian 11.661 menggunakan platform Meta, 5.803 berupa file sharing, 2.329 google/youtube, 1.091 akun X, 59 akun Telegram, 38 akun TikTok dan 1 Appstore.
100 Hari Pertama Kemkomdigi، 1,4 juta Konten Negatif Diblokir
Dalam 100 hari terakhir, Kemkomdigi bekerja keras membangun jalan yang lebih aman dengan memblokir sebanyak 1.037.558 konten negatif.
Kemkomdigi Investigasi Dugaan Kebocoran Data Pegawai
Investigasi ini mencakup audit mendalam terhadap infrastruktur PDSI, mitigasi risiko, analisis pola serangan siber, serta pelacakan aktivitas mencurigakan dalam jaringan Kemkomdigi.
Ini Panduan Lengkap Mudik 2025, Dari Lalu Lintas, Pos Kesehatan, SPKLU Hingga Tiket
Buku digital ini memuat berbagai informasi krusial, mulai dari pantauan lalu lintas secara langsung, ketersediaan layanan kesehatan, hingga daftar Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) bagi pengguna kendaraan listrik
Demi Bansos Tepat Sasaran, Kemkomdigi Andalkan AI Kawal Data Perlinsos
Teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) disiapkan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih cepat dan tepat sasaran.
Implementasi PP Tunas, Kemkomdigi Periksa Meta dan Google Terkait Perlindungan Anak
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar mengatakan kedua platform tersebut telah memenuhi panggilan pemeriksaan kedua yang dilakukan pemerintah.
Geger IGRS Disorot! Pemerintah Investiasi Sistem Rating Gim
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan sistem sekaligus penguatan tata kelola kebijakan tersebut.