Pramono Anung: Ekonomi Jakarta Tetap Stabil di Tengah Gejolak Global

KOSADATA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan I 2026 mencerminkan fondasi ekonomi Jakarta yang kuat meski berada di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu.

Pramono menyampaikan bahwa APBD DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Hingga 31 Maret 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp9,57 triliun atau 13,39 persen, belanja daerah Rp10,38 triliun atau 13,97 persen, penerimaan pembiayaan Rp5,82 triliun atau 58,92 persen, serta pengeluaran pembiayaan Rp243,2 miliar atau 3,45 persen, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp4,77 triliun.

“Secara umum, kinerja pembangunan Jakarta menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, Inflasi yang terkendali, peningkatan investasi yang signifikan, serta penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan,” ungkap Pramono dalam siaran pers yang diterima pada Jumat, 17 April 2026 di Balairung, Balai Kota Jakarta.

Ia menambahkan bahwa perencanaan pembangunan Jakarta perlu memperhatikan kondisi di masing-masing wilayah. Masih terdapat perbedaan capaian pada sejumlah indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta Indeks Pembangunan Manusia.

“Hal ini menunjukkan bahwa arah pembangunan ke depan harus berbasis kewilayahan dan berorientasi pada pemerataan,” tandasnya.

Pramono berharap komitmen para kepala perangkat daerah dapat semakin kuat dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan Tahun 2027 secara sinergis, terarah, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mendorong kemajuan Jakarta secara berkelanjutan.

“Semoga upaya ini menghasilkan perencanaan pembangunan yang optimal demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan warganya,” ujarnya.

Pemprov