Wacana Menggratiskan Sekolah Swasta di Jakarta Butuh Tambahan Rp800 Miliar

KOSADATA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo mengaku, telah membuat sebuah simulasi atas usulan kebijakan sekolah gratis. Dari simulasi yang telah dilakukan oleh Disdik DKI Jakarta, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp500 sampi Rp800 miliar untuk merealisasikan impian sekolah gratis.

“Ini baru gambaran saja, artinya belum final ya. Bahwa usulan program sekolah gratis ini kami sudah melakukan kajian. Kemudian tinggal mengerucut kosekuensinya bahwa tidak ada lagi yang namanya Bansos dan KJP,” ujar Purwosusilo dalam rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2023 di Grand Cempaka Resort and Convention, Bogor.

Menurutnya, Disdik DKI Jakarta membuat simulasi dengan mengelompokkan kebutuhan menjadi lima klaster. Pertama, sekolah dengan kualitas dan pelayanan terburuk tidak mendapat program sekolah gratis.

Klaster kedua dan ketiga untuk sekolah dengan standar pelayanan baik dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) serta uang pangkal yang terjangkau mendapatkan sekolah gratis.

Klaster empat dan lima untuk sekolah dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat baik namun uang SPP dan uang pangkal tinggi tidak mendapatkan program sekolah gratis.

Diketahui, Komisi E DPRD DKI Jakarta mencetuskan untuk menggratiskan seluruh sekolah di Jakarta. Selain untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sekolah gratis itu diharapkan tidak menimbulkan masalah rutin sekolah setiap tahun. Seperti pendaftaran peserta didik baru hingga tertahannya ijazah siswa di sekolah swasta akibat menunggak biaya bulanan.

Ketua Komisi E DPRD DKI, Iman Satria mengatakan, jika seluruh sekolah gratis, maka bisa memutus ketimpangan sosial dan tak perlu lagi ada program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang saat