Tanpa TPS, Cilandak Dikepung Sampah dan Antrean Truk

KOSADATA – Penanganan sampah di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan, memasuki tahap darurat. Ketiadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) hingga berkurangnya ritase pengangkutan ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang memicu penumpukan di sejumlah titik.

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Lingkungan Hidup (LH), Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantar Gebang, serta jajaran pemerintah wilayah Cilandak.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan kondisi Cilandak berbeda dibanding kecamatan lain karena tidak memiliki TPS sebagai lokasi transit sampah sebelum dikirim ke Bantar Gebang.

“Hari ini kita rapat dengan Dinas LH, kepala UPST Bantar Gebang, wali kota, camat, dan seluruh lurah di Cilandak,” ujar Wibi dilansir laman resmi DPRD DKI Jakarta, Jum'at, 10 April 2026.

Ia menjelaskan, persoalan kian kompleks setelah terjadi pengurangan ritase pengangkutan sampah pascalongsor di Bantar Gebang pada awal Maret 2026. Dari semula 24 ritase per hari, kini tersisa 17 ritase.

Akibatnya, sampah menumpuk dan berdampak langsung pada lingkungan. Antrean truk sampah pun terlihat di sejumlah ruas jalan.

“Di pinggir jalan, di bawah Andara, ini menimbulkan pemandangan yang sangat buruk dan berpotensi mengganggu masyarakat,” kata Wibi.

Sebagai solusi jangka pendek, DPRD mendorong pengalihan ritase dari wilayah lain ke Cilandak. Langkah ini dinilai dapat mengurai penumpukan sampah dalam waktu cepat.

“Kita minta di-shifting dari wilayah lain yang belum optimal agar bisa bantu angkut sampah Cilandak,” tegasnya.

Untuk solusi jangka panjang, DPRD mendesak percepatan pembangunan TPS di Cilandak. Fasilitas tersebut direncanakan mengusung konsep modern, ramah lingkungan, dan minim bau.

Wibi menekankan pentingnya uji publik sebelum pembangunan dilakukan, guna memastikan penerimaan