Pinjaman Rp6,65 Triliun ke Garuda Disorot, IAW Desak Danantara Buka Detail Skema

KOSADATA – Indonesian Audit Watch (IAW) kembali menyoroti kebijakan pinjaman pemegang saham senilai Rp6,65 triliun yang dikucurkan Danantara kepada PT Garuda Indonesia pada Juni 2025. Lembaga tersebut mendesak adanya transparansi menyeluruh terkait skema pinjaman yang hingga kini belum dijelaskan secara rinci kepada publik.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menyatakan bahwa keterbukaan informasi menjadi krusial mengingat dana tersebut berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Ia menilai, publik berhak mengetahui detail seperti bunga pinjaman, jangka waktu (tenor), jaminan, hingga mekanisme mitigasi risiko.

“Informasi yang tersedia saat ini sangat terbatas. Padahal ini menyangkut dana dalam jumlah besar dan berpotensi berdampak luas terhadap kepercayaan publik,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Pinjaman tersebut disebut digunakan untuk mendukung perawatan armada (maintenance, repair, and overhaul/MRO) Garuda Indonesia. Namun, IAW menilai alasan tersebut belum cukup tanpa disertai penjelasan komprehensif mengenai parameter investasi.

IAW menegaskan tidak menuding adanya pelanggaran hukum dalam kebijakan tersebut. Meski demikian, keputusan tersebut dinilai berisiko tinggi mengingat rekam jejak keuangan Garuda Indonesia yang pernah mengalami tekanan berat, termasuk hampir mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan evaluasi laporan keuangan dalam beberapa tahun terakhir, kondisi Garuda sempat mengalami penurunan signifikan akibat tingginya beban utang dan dampak pandemi COVID-19. Restrukturisasi besar dilakukan pada 2022 melalui skema PKPU serta dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Meski perusahaan mulai menunjukkan pemulihan, IAW menilai kondisi fundamentalnya belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, setiap keputusan pembiayaan dinilai perlu dilakukan dengan kehati-hatian tinggi dan transparansi maksimal.

IAW juga menyoroti langkah Danantara sebagai sovereign wealth fund yang seharusnya menerapkan standar tata kelola global. Dalam praktik internasional, setiap intervensi pembiayaan oleh lembaga serupa umumnya disertai keterbukaan parameter investasi