Komisi III Soroti Minimnya Fungsi Pengawasan dalam Dokumen Reformasi Polri

KOSADATA - Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta menyoroti dokumen terkait konsep reformasi yang ia nilai minim fungsi pengawasan yang ketat di lapangan.

Padahal, menurutnya, keberhasilan akselerasi transformasi Polri yang disodokan oleh Mabes Polri sangat bergantung pada efektivitas fungsi pengawasan.

"Konsep (transformasi Polri) sudah bagus, terdiri dari 35 halaman. Namun yang menarik, dari jumlah tersebut hanya tiga halaman yang membahas mengenai pengawasan. Padahal bagian inilah yang paling banyak dipersoalkan oleh para ahli dan aktivis," kata I Wayan dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Minggu, 8 Februari 2026 di Jakarta.

I Wayan menerangkan, terdapat tiga komponen utama dalam institusi Polri yang perlu diperkuat sebagai syarat mutlak agar reformasi kultur SDM dapat berjalan sesuai rencana, yakni Inspektorat, Propam, dan Wasidik (pengawasan Penyidikan).

Ia menegaskan, penguatan terhadap ketiga komponen tersebut merupakan kunci terpenting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Jangan sampai jabatan pengawasan hanya menjadi formalitas. Jika ada jabatan namun tidak berfungsi mengawasi atau justru melindungi kesalahan, maka jangan heran jika masyarakat terus menuntut reformasi karena pengawasan internalnya mandek,” ujarnya.

Selain itu, I Wayan juga menawarkan wacana untuk memperkuat fungsi dan serta kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran administratif maupun etika. 

I Wayan menyatakan, keberadaan Kompolnas sangat dibutuhkan untuk memberi keseimbangan dalam menjalankan fungsi keamanan, karena sebagai lembaga eskternal, Kompolnas dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan efek jera serta memastikan Polri bergerak ke arah yang lebih ideal.

"Antara Propam dan Kompolnas itu saling melengkapi. Propam bekerja secara internal, sementara Kompolnas secara eksternal.