Dilema APBN 2026: Terjepit Utang dan Kejutan Harga Minyak

Lonjakan harga minyak akan berdampak cepat ke dalam perekonomian domestik melalui kenaikan biaya energi, logistik, dan produksi. Inflasi berpotensi meningkat, daya beli masyarakat melemah, dan aktivitas ekonomi ikut tertekan.

Dalam situasi seperti itu, penerimaan pajak berpotensi meleset dari target. Sementara di sisi lain tekanan terhadap belanja subsidi meningkat.

Kondisi ini pada akhirnya membawa pemerintah berada dalam posisi yang sangat dilematis.

Jika harga produk (bersubsidi) dipertahankan melalui peningkatan subsidi, beban APBN akan membengkak. Tetapi jika harga produk (bersubsidi) dibiarkan mengikuti mekanisme pasar, tekanan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat—terutama kelompok berpendapatan rendah—akan semakin besar.

Kedua pilihan tersebut sama-sama mengandung risiko ekonomi dan politik.

Dalam skenario yang lebih buruk—misalnya konflik geopolitik berkepanjangan dan harga minyak tetap tinggi—kombinasi antara penerimaan negara yang melemah dan pengeluaran subsidi yang meningkat dapat mendorong defisit fiskal melebar hingga sekitar Rp1.100 triliun, atau lebih dari 4 persen PDB, melampaui batas defisit 3 persen PDB yang diatur dalam undang-undang.

Untuk menjaga disiplin fiskal, pemerintah mempunyai beberapa pilihan kebijakan yang serba pahit dan dilematis.

Pilihan pertama adalah melakukan rasionalisasi belanja, termasuk kemungkinan mengurangi program yang dampak ekonominya relatif terbatas terhadap pertumbuhan jangka pendek. Dalam konteks ini, program makan bergizi gratis berpotensi menjadi salah satu kandidat kuat untuk dipertimbangkan kembali atau bahkan dihapus (sementara). Namun pertanyaannya tentu saja, apakah langkah tersebut dimunkinkan secara politik?

Pilihan kedua adalah membiarkan kenaikan harga energi dan pangan ditanggung oleh masyarakat dengan tidak menambah subsidi. Konsekuensinya jelas, daya beli masyarakat akan melemah, dan risiko kenaikan kemiskinan tidak dapat