Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina. Foto: ist.
Selly juga menyinggung rencana digitalisasi BPKH yang dibiayai dari anggaran operasional. Menurutnya, konsep digitalisasi harus dijelaskan secara konkret, termasuk integrasinya dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) milik Kementerian Agama.
“Jangan sampai disebut digitalisasi, tetapi datanya tidak terkoneksi. BPKH harus bisa mengakses data setoran dan jemaah secara real time,” tegasnya.
Ia berharap seluruh catatan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam kesimpulan RDP, agar pengelolaan keuangan haji ke depan semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan jamaah.***
Update terus berita terkini KOSADATA di Google News.
Comments 0