Cegah Kasus Siswa di NTT Terulang, DPR Minta Program Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

KOSADATA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko meminta program Sekolah Rakyat dijalankan dengan tepat sasaran untuk mencegah timbulnya kasus seperti yang terjadi pada seorang siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Singgih mendesak agar Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pekerja sosial lainnya dapat terlibat lebih dalam mendeteksi dini kerentanan dalam keluarga, termasuk tekanan psikologis pada anak.

"Kasus di Ngada, NTT menunjukkan perlunya mata dan telinga yang lebih peka di tingkat akar rumput," kata Singgih pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta.

Singgih mengatakan, peristiwa meninggalnya seorang siswa kelas IV SD berusia 10 tahun tersebut menimbulkan keprihatinan yang mendalam sekaligus pukulan telak bagi negara bahwa persoalan kemiskinan struktural, keterbatasan akses pendidikan, serta minimnya perlindungan sosial terhadap anak masih menjadi "pekerjaan rumah" yang besar bagi negara.

"Ini bukan hanya tentang kelengkapan alat tulis, tetapi tentang tekanan psikologis, rasa putus asa, dan lubang dalam jaring pengaman sosial yang seharusnya menyangga keluarga-keluarga yang berjuang," ujarnya.

Untuk itu, dia mengingatkan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus dilakukan secara lebih selektif, tepat sasaran, dan berbasis data kemiskinan yang mutakhir.

Singgih menekankan, dalam implementasinya, Sekolah Rakyat tidak bisa menjadi program yang dapat berdiri sendiri, namun perlu dikonvergensikan dengan program lain program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Non Tunai (PBNT) serta Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita hari ini. Mari kita jadikan tragedi ini sebagai titik balik untuk membangun sistem yang lebih manusiawi, responsif, dan efektif,” tandasnya.***

Update terus berita terkini KOSADATA di Google