Pemerintah Luncurkan Buku Putih AI, Peneliti UGM Ingatkan Bahaya Kegagapan Digital

KOSADATA — Pemerintah melalui Komisi Digital Indonesia (Komdigi RI) resmi meluncurkan Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional. 

Dokumen itu disiapkan sebagai acuan kementerian dan lembaga dalam merespons percepatan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Salah satu poin penting dalam dokumen tersebut adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pembiayaan inovasi nasional. Pemerintah juga merancang pedoman etik yang akan menjadi rujukan penggunaan AI di Indonesia.

Peneliti transformasi digital dari Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada, Iradat Wirid, menilai peta jalan itu perlu menekankan aspek sosial dan budaya, tidak semata mendorong pertumbuhan ekonomi. 

“Membebankan AI untuk mengerek ekonomi bukan perkara mudah. Yang perlu diperkuat justru manusianya,” ujar Iradat dilansir laman resmi UGM, Senin, 25 Agustus 2025.

Ia mencontohkan, Indonesia masih tertinggal dalam bidang pemrograman dibanding India dan Tiongkok. Namun, peluang tetap terbuka jika strategi pembangunan AI difokuskan pada penguatan talenta. 

“Kalau hanya mengandalkan teknologi, yang muncul justru kegagapan digital,” katanya.

Menurut Iradat, sejumlah laporan internasional, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UNESCO RAM, dan penilaian kesiapan negara dalam mengadopsi AI, menunjukkan Indonesia belum sepenuhnya siap. Karena itu, literasi digital masyarakat harus segera diperkuat agar tidak semakin tertinggal.

Ia mengingatkan, penggunaan AI tanpa pondasi literasi yang kokoh bisa memunculkan risiko sosial-politik. 

“Isu deepfake pada pemilu lalu bisa saja membesar dan memicu konflik baru jika masyarakat tidak punya daya tangkal,” katanya.

Selain literasi, Iradat menyoroti persoalan infrastruktur digital yang belum merata. Akses teknologi masih terpusat di Jawa, terutama Jakarta, sehingga memperlebar jurang kesenjangan antarwilayah.

Iradat berharap buku putih AI ini menjadi rujukan bersama lintas kementerian dan