Menggugah Empati Pejabat DKI saat Melihat Hewan Terlantar di Jalanan

KOSADATA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo mengajak semua pejabat pemerintah di Jakarta untuk memahami penanggulangan populasi hewan tanpa mengabaikan keselamatan dan kesejahteraannya.

“Pejabat pemerintah harus memiliki empati terhadap hewan terlantar dan memiliki pemahaman yang sama untuk mengendalikan populasi tanpa meninggalkan prinsip kesejahteraan hewan,” ujar Francine dilansir laman DPRD DKI Jakarta, Jum'at (1/11/2024).

Bahkan, politisi PSI itu mendorong Jakarta bertransformasi menjadi kota global yang ramah hewan. Hal itu disampaikan Francine pada diskusi ‘Kebijakan Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan di DKI Jakarta’ yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta.

Francine yang duduk di Komisi B dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta itu mengingatkan, Jakarta harus siap menjadi kota global usai tak menyandang status ibukota negara.

“Salah satu hal yang harus disiapkan untuk menjadi kota global adalah dukungan pada perlindungan dan kesejahteraan hewan di Jakarta,” ungkap dia.

Francine menyebut, perlu revisi peraturan-daerah (Perda) terkait perlindungan dan kesejahteraan hewan. “Salah satunya Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies, serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,” ungkap dia.

Francine mempertanyakan Perda tersebut yang belum diubah selama hampir 30 tahun. “Bahkan istilah hewan rentan rabies saja sudah lama berubah menjadi Hewan Penular Rabies atau HPR,” ujar Francine sambil mengingatkan adanya kesalahan ketik fatal dalam Perda itu yang tidak pernah diperbaiki sejak 1995.

Aturan lain yang menurut Francine perlu diperbaiki adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 199 Tahun 2016 tentang Pengendalian Hewan