Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara. Foto: ist.
"Nah, saran saya memang itu memang harus ada regulasi yang khusus mengatur. Saya akan berbicara dengan teman-teman di Bapemperda DPRD provinsi," ucapnya.
Iswara menerangkan bahwa penyelamatan tata ruang dan lingkungan hidup tidak bisa dijalankan hanya oleh satu pihak saja, sehingga ia mendorong pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat agar bersinergi mendukung kebijakan moratorium maupun perda kawasan strategis benar-benar berjalan efektif.
"Ini yang harus segera kita benahi bersama," pungkasnya.***
Update terus berita terkini KOSADATA di Google News.
Comments 0