Akar Filosofis-Historis Pemilihan Langsung di Indonesia

Arogansi itu lama-kelamaan menimbulkan antitesis dari bentuk monarchi ke demokrasi. Kualitas suara ditantang dengan kuantitas suara lewat slogan one man one vote. Dalam konteks tertentu slogan itu menimbulkan komplikasi, satu lembar suara Tukang Somai setaraf dengan satu suara seorang Guru Besar.

Kritik berkembang pula terhadap kualitas pemegang hak suara dari kalangan agamawan yang bahkan terperosok pada praktek kapitalisasi suara atas nama Tuhan. Kehinaan itu mendorong semangat jihad kaum proletar yang yakin bahwa suara merekalah yang merepresentasikan Tuhan, bukan agamawan. Inilah suara rakyat suara Tuhan (vox populi vox dei).

Jumlah suara penting sebagai modal elektabilitas. Namun kualitas suara jauh lebih penting sebagai kompas menuju visi perubahan. Kesejahteraan lahir maupun batin. Lahir dalam makna terpenuhinya sandang-pangan. Batin dalam arti terpenuhinya rongga dada oleh kepuasan non materi.

Dalam paham semacam itulah founding fathers and mothers memilih mekanisme tak langsung pasca kemerdekaan. Bukan tanpa alasan, apalagi sekedar nunut pada importir demokrasi di barat. Ia lahir dari satu keyakinan, tradisi, suasana kebathinan dan realitas Indonesia. Sekalipun keyakinan berbeda motif namun prakteknya tak jauh beda.

Satu contoh sederhana, mekanisme representasi dalam keyakinan di timur hingga masuknya Islam di Indonesia mengadaptasi sirkulasi transisi para khalifah yang tak satupun dipilih dengan melibatkan seluruh warga kota Mekkah dan Madinah. Demikian pula mekanisme pemilihan pemimpin tertinggi kaum Kristian hingga dewasa ini, Paus Leo XIV.

Raibnya pengetahuan sejarah dan filosofi kepemimpinan semacam itu bukan saja kian membagongkan, juga menguras energi potensial bangsa untuk bersatu memanfaatkan sumber daya alamnya