Tanggapi Tragedi di Rempang Batam, Anies: Penggusuran Itu Luka Sosialnya Lama
Menurutnya, lebih baik dilewati proses dialog yang cukup panjang. Meski rumit, namun tetap melibatkan semua unsur kalangan masyarakat sehingga didapatkan kesimpulan yang diterima semua, baru investasi itu dieksekusi.
Soroti Tragedi Rempang, Gerindra Minta Proyek ECO City Ditunda
Ketua Umum Pakat Melayu ini menilai wajar apabila masyarakat di Pulau Rempang menolak pindah dari kampung halamannya.
Kasus Pulau Rempang Sejarah Buruk PSN, Sylviana Murni: Presiden Harus Turun Tangan
Komunikasi pemerintah kepada masyarakat Rempang sangat buruk sehingga dianggap tidak bisa menghadirkan rasa keadilan.
Kata Pakar, Ternyata Tak Ada Pelanggaran HAM dalam Penanganan Masalah Pulau Rempang
Peristiwa yang terjadi di Pulau Rempang, tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pelanggaran Berat HAM, sebagaimana dimaksud pada UU No 26 Tahun 2000
Tom Pasaribu: Kehadiran Negara Dibutuhkan Bela Warga Rempang
Salah satunya, Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tom Pasaribu. Ia mempertanyakan kehadiran negara dalam membela rakyatnya.
Dampak Buruk Hoaks dan Isu SARA di Kasus Rempang Bisa Ganggu Proyek Strategis Nasional (PSN)
Pakar Strategic Communication Mass, Tuhu Nugraha pun menyarankan seharusnya pemerintah melakukan mitigasi untuk menghentikan penyebaran hoaks terkait Rempang. Jika dibiarkan, kata dia, akan menyebabkan perpecahan dan konflik sosial di tengah masyarakat.
Indonesia dan Masyarakat Rugi Jika Xinyi Glass Holding Gagal Investasi di Pulau Rempang, Begini Penjelasannya
Padahal rencana Rempang Eco City dapat memberikan eskalasi bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Rempang-Galang. Pertanyaannya, bagaimana jika Xinyi Glass Holdings Ltd mengurungkan niatnya berinvestasi di Indonesia?
Faksi Politik Umat, Demokrasi dan Kedaulatan Agraria
Masyarakat Rempang tentu saja menolak keras relokasi paksa tersebut, terutama mereka yang tinggal di 16 kampung tua yang sudah turun-temurun tinggal di sana sejak sebelum masa penjajahan Belanda
Negara Inkonstitusional Terhadap Rakyat Pulau Rempang
Sikap pemerintah yang terus memaksakan kehendak harus menguasai lahan yang dimiliki rakyat yang ada di Pulau Rempang hanya karena investor sebesar UUD$ 11.6 miliar atau setara dengan Rp 174 triliun, yang kemudian akan menarik investor sebesar RP 381 triliun pada tahun 2080, adalah perhitungan diatas kertas, bisa terwujud dan bisa tidak terwujud.
Tenang, Masalah Rempang Eco City Akan Berakhir Happy Ending, Presiden Sudah Beri Instruksi Penyelesaian
Permasalahan Rempang Eco City tampaknya akan berakhir dengan happy ending. Pasalnya, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengedepankan penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan dengan baik, termasuk mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar.