Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah. Foto: ist.
Said menekankan bahwa pertimbangan harga murah belum tentu efisien dalam jangka panjang, terutama terkait layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, serta jaringan bengkel.
Untuk itu, ia meminta rencana impor kendaraan niaga tersebut tidak hanya dikaji ulang, tetapi dibatalkan karena tidak memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Langkah ini sebaiknya dibatalkan,” pungkasnya.***
Update terus berita terkini KOSADATA di Google News.
Comments 0