Pramono Prihatin Banyak Plt: Akselerasi Perombakan Jabatan di Pemprov DKI

KOSADATA- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung tampak gusar. Di tengah rimbunnya pepohonan Taman Suropati di Menteng, kemarin, suara mantan Sekretaris Kabinet itu mengeras, menusuk ke jantung birokrasi Balai Kota. Pramono ingin segera mengakselerasi perombakan jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Saya prihatin,” ujarnya lugas di hadapan sekitar 60 wartawan media cetak dan elektronik. “Pemprov DKI Jakarta, lembaga sebesar ini, kok jabatan eselon dua banyak diisi oleh pelaksana tugas. Ini bukan cermin pemerintahan profesional.”

Pramono tengah bersiap mengguncang struktur birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Kursi-kursi pejabat eselon dua, dari kepala dinas hingga walikota, akan segera dirombak. Targetnya jelas: menuntaskan dominasi jabatan Plt yang menurutnya sudah kebablasan. Ia menyebut, belasan posisi strategis kini diisi oleh figur non-definitif, termasuk delapan camat dan 28 lurah yang berstatus Plt.

“Ini membuat saya bertanya-tanya, ada apa?” katanya retoris.

Dalam narasi Pramono, jabatan Plt bukan hanya soal administratif. Ia menyiratkan ada permainan di balik layar: Plt dinilai lebih mudah dikendalikan, lebih penurut, dan karenanya menjadi instrumen kekuasaan oleh oknum atasan.

“Organisasi tak akan berjalan baik kalau terlalu banyak Plt. Ada yang sudah lebih dari dua tahun menjabat. Padahal Plt seharusnya hanya sementara, hitungan minggu, bukan tahun,” ujarnya dengan nada prihatin yang tak bisa disembunyikan.

Politikus senior PDIP ini menegaskan, penataan ulang bukan sekadar agenda kosmetik. Ia menyebut tengah menyusun daftar pejabat definitif dari tingkat kelurahan hingga walikota. Untuk eselon dua, ia sendiri yang akan turun tangan. Eselon di bawahnya, menurut dia, sudah ditangani tim khusus.

Yang menarik, Pramono menolak tunduk pada logika politik balas jasa. Ia menyatakan, faktor X tak akan