Margarito Kamis: Sinergi Sipil-Militer Kunci Ketahanan Nasional, Bukan Ancaman Demokrasi

Namun, Margarito menegaskan bahwa setiap penugasan perwira aktif di jabatan sipil tetap harus diatur secara ketat melalui mekanisme hukum yang jelas dan dapat diawasi publik. Transparansi dan akuntabilitas, katanya, menjadi kunci agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan.

“Kalau semua dilakukan dengan aturan yang terang, terbuka, dan tetap di bawah kendali presiden sebagai panglima tertinggi, maka kekhawatiran tentang penyimpangan bisa ditepis. Ini bukan soal ancaman demokrasi, tapi tentang memperkuat ketahanan nasional,” pungkasnya. (***)

Update berita terkini KOSADATA di Google News