Margarito Kamis: Sinergi Sipil-Militer Kunci Ketahanan Nasional, Bukan Ancaman Demokrasi

Abdillah Balfast
Nov 01, 2025

Diskusi kebangsaan yang diselenggarakan Partai Negoro

KOSADATA — Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai perdebatan publik mengenai larangan perwira aktif TNI menduduki jabatan sipil seharusnya dilihat secara lebih proporsional. Menurutnya, paradigma yang terus mempertentangkan sipil dan militer justru menghambat terwujudnya sinergi kebangsaan yang dibutuhkan di era modern.

“Kita tidak bisa terus hidup dalam trauma masa lalu. Sekarang bukan waktunya mempertentangkan sipil dan militer, tapi memperkuat kerja sama keduanya demi kepentingan bangsa,” ujar Margarito dalam sebuah diskusi kebangsaan yang diselenggarakan Partai Negoro pimpinan Faisal Assegaf di Kantor SinKos Indonesia di Jakarta, belum lama ini.

Ia menjelaskan, selama penugasan prajurit TNI aktif di posisi sipil dilakukan dalam koridor hukum dan tetap menjaga profesionalisme militer, hal tersebut sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi. “Supremasi sipil bukan berarti meniadakan peran militer, tetapi bagaimana kekuasaan sipil mampu mengarahkan seluruh kekuatan negara, termasuk militer, untuk melindungi kepentingan nasional,” tegasnya.

Margarito menilai wacana pelarangan perwira aktif di jabatan sipil sering kali diwarnai persepsi politis dan ketakutan berlebihan akan kembalinya dwifungsi TNI. Padahal, lanjutnya, konteks sosial dan politik Indonesia saat ini sudah jauh berbeda dibanding masa Orde Baru.

“Generasi militer sekarang adalah generasi profesional. Mereka tidak lagi berpikir politis, tetapi fungsional. Banyak yang justru memiliki kemampuan teknis dan kepemimpinan yang dibutuhkan dalam birokrasi sipil,” katanya.

Menurut Margarito, sinergi sipil dan militer merupakan keniscayaan dalam sistem pemerintahan modern, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan non-tradisional seperti bencana alam, ketahanan pangan, hingga ancaman siber.

“Negara ini terlalu besar untuk diurus oleh sipil saja atau militer saja. Yang kita perlukan adalah kolaborasi dalam satu komando nasional yang kuat, demokratis, dan transparan,”


1 2

Related Post

Post a Comment

Comments 0