Demokrat Dorong Pemerintah Siapkan Pedoman soal Kenaikan PBB

Desakan agar pemerintah pusat turun tangan semakin kuat setelah protes warga mencuat di berbagai daerah. Herman Khaeron menegaskan, kajian ulang kebijakan PBB secara nasional mendesak dilakukan untuk mencegah ketimpangan dan potensi gejolak sosial.

“PBB itu memang untuk daerah, tapi regulasi dan mekanisme harus lebih rasional. Kalau tidak, yang jadi korban tetap masyarakat,” ucapnya.

Hingga kini, Kementerian Keuangan belum memberikan penjelasan resmi terkait wacana harmonisasi kebijakan PBB antarwilayah. Namun, tekanan dari parlemen dan suara publik diperkirakan akan memaksa pemerintah pusat segera bersikap.***

Ikuti terus berita KOSADATA di Google News.