Demokrat Dorong Pemerintah Siapkan Pedoman soal Kenaikan PBB

KOSADATA — Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melambung hingga ribuan persen di sejumlah daerah kembali memantik sorotan politik.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota DPR RI, H.E. Herman Khaeron, meminta pemerintah pusat segera memberikan pedoman jelas agar kebijakan PBB tidak membebani masyarakat.

Menurut Herman, lonjakan PBB yang mencapai ratusan hingga seribu persen di beberapa wilayah tidak dapat diterima akal sehat. Ia menilai kenaikan masih bisa dimaklumi jika berkisar 10–20 persen, sejalan dengan inflasi daerah.

“Kalau kenaikannya sampai 200, 300, bahkan 1.000 persen, itu sudah tidak masuk akal. Masyarakat jelas akan kesulitan," ujar Herman saat kunjungan kerja di Kabupaten Cirebon, kemarin.

Politikus Demokrat itu menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menyalahkan pemerintah daerah yang mengandalkan PBB untuk pembangunan. Namun, tanpa panduan resmi dari pusat, penetapan tarif rawan tidak terkendali.

“Harus ada guideline yang jelas, dengan perhitungan yang memperhatikan daya beli masyarakat. Jangan sampai kebutuhan pokok saja sudah sulit, ditambah lagi beban pajak yang melambung,” katanya.

Keresahan serupa juga dirasakan warga Cirebon. Sehari sebelumnya, Jumat (22/8/2025), perwakilan Paguyuban Pelangi Cirebon bertemu Wali Kota Cirebon Effendi Edo di rumah dinas. Pertemuan itu berlangsung setelah desakan warga atas kebijakan PBB yang dinilai mencekik.

Dalam pertemuan tersebut, warga sepakat menunda aksi unjuk rasa, sembari menunggu janji pemerintah daerah untuk meninjau ulang kebijakan pajak.

“Hari ini kami mendapat undangan khusus dari Wali Kota. Ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap keresahan warga,” kata Juru Bicara Paguyuban, Hetta Mahendrati.

Ia juga mengapresiasi peran Forkopimda, termasuk jajaran kepolisian, yang ikut memediasi agar situasi tetap kondusif. “Koordinasi Kapolres, Kapolda Jabar, hingga Wakapolda dengan