Sentil Penegak Hukum, Bamsoet: Kalau Masih Tebang Pilih, Agenda Prabowo Bisa Gagal Total!

KOSADATA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, mengingatkan pentingnya peran institusi penegak hukum dalam mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Menurutnya, tanpa penegakan hukum yang adil, konsisten, dan bebas dari praktik tebang pilih, upaya pemerintah menghadapi tantangan multidimensi bisa berujung sia-sia.

“Indonesia sedang menghadapi ujian kompleks, mulai dari korupsi yang belum tuntas, pengangguran tinggi, hingga daya beli masyarakat yang melemah. Presiden sudah berupaya merespons, tapi kalau penegak hukum tak kredibel, semua bisa mentok di tengah jalan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025.

Ketua MPR ke-15 itu mengkritisi masih maraknya praktik diskriminatif dalam penanganan kasus hukum. Ia menyebut, publik kerap dibuat heran melihat kasus-kasus besar seperti skandal pengadaan infrastruktur atau perkara perpajakan bernilai triliunan yang berjalan lambat, sementara kasus kecil justru diproses kilat.

“Ini yang merusak kepercayaan masyarakat. Hukum jangan cuma tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” katanya.

Tak hanya soal korupsi, Bamsoet juga menyoroti maraknya aksi premanisme yang dinilainya bisa mengganggu iklim investasi dan pemulihan ekonomi. Menurutnya, penegak hukum perlu bersikap tegas terhadap pelaku, sekaligus mencari akar persoalan seperti ketimpangan ekonomi yang memicu kekerasan jalanan.

“Premanisme itu musuh investasi. Negara harus hadir, jangan sampai pelaku ekonomi ketakutan,” tegasnya.

Ketua Komisi III DPR RI periode 2014-2016 ini menambahkan, lemahnya respons penegak hukum juga berpotensi melahirkan masalah sosial baru. Ia mencontohkan aksi demonstrasi buruh yang berujung rusuh hingga konflik agraria antara korporasi dan warga yang tak kunjung selesai.

“Kami dorong Polri, Kejaksaan, dan KPK bersinergi dengan pemerintah daerah. Potensi konflik