Rangkaian Kecelakaan Transjakarta, Gubernur Pramono Didesak Ganti Direksi

KOSADATA — Desakan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Widodo mengevaluasi jajaran Direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) kian menguat setelah rangkaian insiden kecelakaan yang melibatkan armada bus pelat biru itu.

Para pengamat menilai, langkah tegas perlu segera diambil demi menjaga keselamatan publik dan kepercayaan warga Jakarta.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai Gubernur Pramono tidak boleh tinggal diam atas sederet insiden yang mencoreng citra BUMD transportasi itu. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen Transjakarta.

“Harus ada evaluasi bagi para petinggi perusahaan itu. Pertanyaannya sekarang, berani atau tidak Gubernur melakukan evaluasi tersebut,” ujar Trubus kepada wartawan, Senin, 20 Oktober 2025.

Menurut Trubus, besarnya subsidi yang digelontorkan Pemprov DKI untuk Transjakarta harus sebanding dengan tanggung jawab perusahaan dalam menjamin keselamatan dan kualitas layanan.

Ia mengingatkan, Peraturan Gubernur DKI Nomor 2 Tahun 2024 mewajibkan perawatan kendaraan secara berkala sebagai bagian dari standar keselamatan operasional.

“Kalau ada kelalaian, berarti ada prosedur yang dilanggar,” ucapnya.

Nada serupa disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul, yang menilai keselamatan dan kepuasan publik adalah tolok ukur utama dalam penyelenggaraan transportasi publik.

“Publik adalah bos. Pemerintah wajib menjamin layanan transportasi yang aman, bersih, dan berkualitas. Transjakarta ini layanan berbasis risiko tinggi, jadi tidak bisa dikelola asal-asalan," kata Adib.

Adib bahkan mendorong adanya audit independen minimal dua kali setahun terhadap operasional Transjakarta guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ia menilai, berulangnya kecelakaan menandakan perlunya perubahan manajemen dan pengawasan lebih ketat dari dewan komisaris.

“Kalau direksi tidak mau mundur secara gentleman, sebaiknya diganti. Dewan komisaris juga harus tegas