PGI Ajak Menag Ngopi Bersama, Sayangkan Wacana KUA untuk Semua Agama

Setiap agama dijelaskan Jacky memiliki filosofi yang berbeda-beda sehingga pemerintah diminta menghormati hal tersebut.

"Misalkan di kami Kristiani bimbingan pernikahan tidak bisa sembarangan, apalagi dalam relasi kelembagaan. Jadi wacana KUA untuk semua agama ini masih diperdebatkan urgensinya dalam hal pelayanan pemerintah untuk menjamin kebebasan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing," papar Jacky.

Jacky berharap ada pertemuan langsung tatap muka antara Menteri Agama RI dengan pimpinan masing-masing lembaga keagamaan. "Agar ini tidak menjadi polemik di tengah masyarakat," pungkasnya.

Perwakilan Bagian Hukum PGI, Jhonny melihat Dirjen Bimas Kristen tidak mencerminkan aspirasi masyarakat Kristen, melainkan lebih mengupayakan kepentingan pemerintah

"Kementerian Agama harus memberi ruang kepada umat beragama terkait persoalan-persoalan yang dihadapi umat beragama. Jadi kita jangan hanya sebagai penonton saja yang harus menuruti keinginan pemerintah," kata Jhonny.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Urusan Agama Kristen Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, Amsal Yowei menyebutkan akan menyampaikan aspirasi dari PGI kepada Menteri Agama RI.

"Kami perlu banyak mendapatkan masukan terkait wacana ini," kata Amsal Yowei.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Kantor Urusan Agama (KUA) rencananya akan menjadi tempat menikah semua agama. 

Yaqut mengklaim pemerintah ingin memberikan kemudahan bagi warga non-muslim yang selama ini  mencatatkan pernikahannya di catatan sipil (Dukcapil).

"Kita kan ingin memberikan kemudahan. Masa nggak boleh memberikan kemudahan kepada semua warga negara?" ujar Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024) lalu.

Yaqut berpendapat KUA adalah etalase Kementerian Agama yang merupakan kementerian untuk semua agama. Meski demikian Yaqut menyebut pihaknya sedang membicarakan tentang prosedur pernikahan di KUA