Peneliti ITPLN: Perlu Adaptasi Teknologi untuk Evakuasi Daya dari EBT

KOSADATA — Percepatan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia dinilai tidak diiringi kesiapan jaringan dan sistem transmisi nasional. Peneliti Pusat Kajian Advance Energy and Power System Solution Center (AEPS2 Center) Institut Teknologi PLN (ITPLN), Ibnu Hajar, menyebut ketimpangan itu berisiko menghambat transisi energi.

Menurut Ibnu, dalam beberapa tahun terakhir pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan pembangkit EBT lainnya meningkat signifikan. Namun, kapasitas jaringan listrik masih terbatas dan belum diperluas secara strategis.

“Ada gap besar antara pertumbuhan pembangkit EBT dan kesiapan jaringan transmisi. Akibatnya, sebagian potensi energi terbarukan tidak bisa disalurkan optimal, bahkan terbuang,” ujar Ibnu seperti dilansir laman resmi ITPLN, Minggu, 7 Desember 2025.

Ia menjelaskan, sebagian besar sumber EBT berada di wilayah berpenduduk rendah seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan kawasan Indonesia timur. Sementara itu, pusat permintaan listrik justru terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota metropolitan. Ketimpangan geografis ini diperparah oleh keterbatasan saluran transmisi yang belum mampu menghubungkan wilayah-wilayah tersebut secara memadai.

Selain itu, sistem kelistrikan nasional masih dirancang untuk mengalirkan listrik dari pembangkit konvensional yang stabil. Masuknya sumber energi surya dan angin yang bersifat fluktuatif menuntut fleksibilitas tinggi, sesuatu yang menurut Ibnu belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh infrastruktur saat ini.

“Tanpa adaptasi teknologi, fluktuasi daya PLTS dan PLTB dapat mengganggu stabilitas sistem,” katanya.

Ibnu juga menyoroti masih banyaknya wilayah yang beroperasi dengan sistem kelistrikan terisolasi. Dalam kondisi ini, kelebihan daya di satu daerah tidak dapat dialihkan ke daerah lain. Akibatnya, efisiensi sistem nasional menurun dan pemanfaatan EBT menjadi tidak optimal.

Dalam sejumlah kasus,