Muara Angke Darurat Kapasitas, DPR RI Desak KKP Bersihkan Kapal Mangkrak dan Percepat Izin

KOSADATA – Komisi IV DPR RI menilai kondisi Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, sudah memasuki fase darurat kapasitas akibat lonjakan jumlah kapal yang jauh melampaui daya tampung. Situasi tersebut dinilai membahayakan keselamatan nelayan sekaligus menurunkan produktivitas sektor perikanan.

Peringatan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Muara Angke, Selasa (3/2/2026).

Siti Hediati mengungkapkan, pelabuhan yang idealnya hanya mampu menampung sekitar 500 kapal, kini dipadati lebih dari 1.500 kapal. Kepadatan ekstrem ini menyebabkan kapal nelayan harus mengantre hingga delapan jam untuk menurunkan hasil tangkapan.

“Kapal-kapal terlalu rapat dan ini sangat berbahaya. Kalau terjadi kebakaran, dampaknya bisa meluas dan mengancam keselamatan semua pihak,” ujarnya.

Ia menilai, kondisi tersebut diperparah oleh masih banyaknya kapal rusak, mangkrak, bahkan kapal bekas terbakar yang dibiarkan berada di area pelabuhan, sehingga menyita ruang sandar dan mengganggu arus bongkar muat.

“Kapal yang sudah tidak layak operasi harus segera dikeluarkan. Ini bukan hanya soal keteraturan, tapi soal keselamatan nelayan,” tegasnya.

Selain masalah fisik pelabuhan, Komisi IV DPR RI juga menyoroti lambannya proses perizinan kapal perikanan. Proses administrasi yang memakan waktu lama membuat kapal tertahan lebih lama di pelabuhan dan memperparah kepadatan.

“Perizinan harus dipercepat. Kalau izin cepat keluar, kapal bisa segera melaut dan kepadatan bisa berkurang,” kata Siti Hediati.

Menanggapi sorotan DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan KKP akan segera mengambil langkah pembenahan. Dalam waktu dekat, KKP akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mengumpulkan seluruh pemilik kapal untuk mencari solusi bersama.

“Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut