Masyarakat Sipil Tolak Proyek Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, Ini Alasannya

Ida Farida

Jan 11, 2024

Tangkapan layar peta google pulau Jawa

KOSADATA - Sejumlah lembaga masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS) menolak proyek tanggul Laut raksasa atau Giant Sea Wall di pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. Penolakan ini merespon aksi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Kerja membentuk gugus tugas pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantura Pulau Jawa.

"Koalisi Maleh Dadi Segoro menolak rencana tersebut dengan argumentasi yang kami bagi menjadi dua: dampak negatif tanggul laut dan alternatif terhadap kompleks masalah terkait-air di Pantura Jawa," ujar Koordinator MDS, Martha Kumala Dewi dalam keterangannya, Kamis (11/1/2024).

Proyek tanggul laut raksasa yang direncanakan pemerintah menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) itu diklaim sebagai solusi mengatasi ancaman banjir rob dan tenggelamnya kawasan Pantura Jawa. Namun, MDS menilai proyek itu akan melipatgandakan krisis sosial-ekologis di kawasan Pantura Pulau Jawa.

"Kami menilai bahwa pemerintah kembali gagal memahami akar masalah dari penyebab mengapa ada bagian Pantura Jawa yang tenggelam," katanya.

Pihaknya juga mengaku heran dengan aksi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang dinilai tiba-tiba menunjukkan perhatian besar kepada Pantura Jawa, terutama di Jakarta dan Semarang. Padahal, ucapnya, selama 4.5 tahun sebelumnya tidak ditemukan track record kepedulian Prabowo Subianto terhadap Pantura Jawa.

Sejumlah alasan MDS menolak proyek Giant Sea Wall itu, antara lain:

1. Tanggul laut akan mengkonsentrasikan pembangunan dan aktivitas ekonomi di Pantura Jawa. Ini kontraproduktif dengan kondisi ekologi Pantura Jawa yang mengalami amblesan tanah. Pembangunan infrastruktur dan