Foto: ist
KOSADATA — Pemerintah bersama PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Agenda itu disampaikan dalam Nusantara Energi Forum di Jakarta, sebagai langkah menuju pasokan energi yang andal, bersih, dan terjangkau.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P Hutajulu, menyebut nuklir akan menjadi energi penyeimbang dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
“Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) terbaru yang telah disetujui DPR RI, nuklir ditempatkan sebagai penyeimbang energi,” ujar Jisman dalam keterangannya, Minggu, 24 Agustus 2025.
Rencana pembangunan PLTN juga tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) serta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Sesuai dokumen RUPTL, dua unit PLTN berkapasitas masing-masing 2x250 megawatt akan dibangun.
Meski begitu, Jisman menegaskan pembangunan PLTN tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Regulasi harus dipersiapkan matang, organisasi Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) segera dibentuk, dan BUMN dilibatkan agar kendali tetap berada di tangan negara.
Direktur Teknologi, Enjiniring, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menilai nuklir sebagai jawaban atas “trilema energi”: keandalan pasokan, kebersihan emisi, dan keterjangkauan biaya.
“PLTN menghasilkan listrik stabil layaknya batubara, biaya produksinya murah, dan juga bersih,” ujarnya.
Evy menambahkan, sebelum tercantum dalam RUPTL, PLN sudah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara berpengalaman dalam teknologi nuklir. “Kita ajak kementerian, universitas, hingga penyedia teknologi untuk berkolaborasi,” katanya.
Dari sisi riset, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syaiful Bakhri, menilai pengelolaan limbah nuklir lebih mudah dibanding sampah perkotaan.
“PLTN berumur 40 tahun, tapi limbah yang dihasilkan hanya butuh ruang sebesar ruangan ini untuk menyimpan,”
Comments 0