IAW Desak Redefinisi Hutan Demi Tata Ulang Perkebunan Sawit Nasional

“Konflik HGU, alih fungsi kawasan tanpa audit, dan lemahnya pengawasan hanya sebagian dari 30 masalah utama yang kami identifikasi,” kata Iskandar.

Lebih lanjut, IAW menawarkan skema penyelesaian struktural berbasis Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada lembaga negara seperti Perum Perhutani. Dalam skema ini, lahan sawit yang sudah telanjur berada dalam kawasan hutan tetap dalam kontrol negara, tetapi bisa diberikan Hak Guna Usaha (HGU) terbatas kepada korporasi berstandar keberlanjutan.

“Ini jalan tengah untuk legalisasi terbatas sekaligus pemulihan ekologis. Solusi teknokratik yang kami tawarkan bukan sekadar normatif, tapi berbasis sejarah, regulasi, dan data audit,” tambahnya.

IAW juga menyoroti potensi ekonomi baru dari skema perdagangan karbon. Dengan kapasitas serapan karbon kelapa sawit mencapai 64 ton CO₂ per hektar per tahun, potensi nilai karbon dari 3 juta hektar sawit dalam kawasan hutan bisa menyumbang hingga Rp15 triliun per tahun melalui skema carbon credit saja.

Namun, Iskandar menekankan pentingnya pengawasan berbasis audit digital dan kolaboratif antara BPK, KPK, dan Kejaksaan Agung. “Semua harus berbasis verifikasi lapangan dan transparansi data. Tidak boleh lagi ada penyimpangan seperti sertifikasi fiktif, manipulasi izin, atau lahan siluman,” tegasnya.

IAW juga mengusulkan pemberian insentif fiskal kepada perusahaan sawit yang patuh terhadap prinsip keberlanjutan. Insentif tersebut bisa berupa pengurangan pajak penghasilan, akses kredit lunak, hingga sistem bea ekspor berbasis jejak karbon.

“Negara harus seimbang antara pendekatan hukum dan insentif. Sawit bukan musuh, tapi instrumen strategis jika dikelola dengan benar,” tutup Iskandar.

Langkah Prabowo untuk menata ulang tata kelola sawit kini ditunggu banyak pihak. Jika berhasil,