Heru 'Suguhkan' Data By Name By Address ke BPS Usai Angka Miskin Ekstrem Disoal

Margo menegaskan, Pemprov DKI akan menjadi prototipe nasional terkait kebijakan satu data untuk Regsosek, yaitu sinkronisasi data dapat dilakukan antara BPS dengan pemerintah daerah. 

“Harapannya, ini akan menjadi contoh bagaimana kita membangun data kelola yang baik di Indonesia. Kalau DKI sudah terbangun tata kelola sinkronisasinya, maka tinggal direplikasikan ke daerah-daerah lain, sehingga secara nasional kita bisa memiliki tata kelola yang baik. Sehingga pemerintah dalam meneruskan kebijakannya bisa menggunakan satu data Indonesia,” ungkap Margo.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Jakarta, Melny Nova Katuuk mempersoalkan akurasi data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta terkait angka kemiskinan ekstrem yang mencapai 95ribu jiwa. Dia mempertanyakan penyajian data oleh BPS apakah sudah teruji secara holistik di lapangan sebelum menjadi konsumsi publik. 

"Sample data yang dijadikan rekomendasi oleh BPS untuk bahan analisa kemudian menentukan kemiskinan ekstrem seseorang itu harus dilihat secara holistik. Misalnya, apakah saat mengkategorikan seseorang dalam level miskin itu sudah memakai kajian pendekatan sebagaimana Multidimensional Poverty Index," ujar Nova di Jakarta, Jumat (3/2).

Nova menuturkan analisis data mesti dilakukan door to door ke rumah warga sasaran. Periset, kata Nova, tidak cukup hanya mengambil sampel dari data yang sudah terkumpul di simpul masyarakat seperti RT, RW, Kepala Desa atau Lurah.

"Perlu ada assessment lapangan yang berulang - ulang, kemudian mendata itu masuk ke rumah warga, bukan hanya datang ke perwakilan seperti lurah