Guru Besar UGM Nilai Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Trump Langkah Ceroboh

“Sampai sekarang belum jelas apa motivasinya, apa otoritasnya, dan apa legitimasi Board of Peace ini. Mekanisme perdamaian sebenarnya sudah ada dalam sistem PBB,” ujar Jaka.

Ia juga menilai pemerintah belum menyiapkan mitigasi risiko apabila BoP gagal atau justru bertentangan dengan mekanisme perdamaian internasional yang sudah ada. Ketiadaan penjelasan tersebut, menurutnya, semakin memperkuat keraguan publik terhadap dasar pertimbangan keikutsertaan Indonesia.

Jaka membuka kemungkinan bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP tidak sepenuhnya didorong oleh kepedulian kemanusiaan terhadap Palestina. Ia menilai kebijakan luar negeri kerap merupakan hasil tarik-menarik berbagai kepentingan, termasuk politik dan ekonomi bilateral dengan Amerika Serikat.

“Dalam politik internasional selalu ada kepentingan. Bisa saja ada agenda lain, misalnya negosiasi ekspor mineral kritis dengan Amerika Serikat,” tuturnya.

Sementara itu, peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM Ahmad Munjid menyoroti struktur internal BoP yang dinilainya timpang dan tidak demokratis. Menurutnya, lapisan pengambil keputusan diisi oleh lingkaran dekat Trump seperti Jared Kushner dan Tony Blair, sementara rakyat Palestina hanya ditempatkan sebagai objek teknis tanpa kuasa menentukan masa depan mereka sendiri.

“Palestina akan menjadi objek, tapi tidak pernah ditempatkan sebagai subjek,” kata Munjid.

Ia juga menduga banyak negara bergabung dengan BoP bukan karena kesamaan nilai, melainkan karena tekanan politik dan ekonomi dari Amerika Serikat. Ancaman tarif, sanksi, dan konsekuensi diplomatik disebut menjadi faktor pendorong keikutsertaan negara-negara tersebut.

“Kita ikut karena takut.