Dewan Soroti Dualisme Pengelolaan Planetarium Jakarta, Antara Jakpro dan Disbud

KOSADATA - DPRD DKI Jakarta menyoroti dualisme pengelolaan Planetarium Jakarta antara PT Jakarta Propertindo dan Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera menuntaskan persoalan dualisme pengelolaan Planetarium Jakarta itu sebagai langkah krusial untuk memulihkan operasional fasilitas tersebut.

Terlebih, katanya, ada dukungan terhadap pengalokasian anggaran dalam RAPBD DKI 2025 sehingga pengelolaan itu harus disertai dengan kejelasan pengelola agar Planetarium dapat segera dibuka kembali untuk publik.

Menurut Justin, salah satu kendala utama yang menghambat operasional Planetarium diduga adalah kerancuan pengelolaan antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

Kondisi ini mengakibatkan belum terlaksananya perbaikan proyektor dan terhambatnya pemanfaatan fasilitas tersebut sebagai sarana edukasi dan pemajuan kebudayaan.

“Kami sangat mendukung operasional Planetarium segera dipulihkan, tetapi dualisme pengelolaan ini harus segera diselesaikan. Tanpa kejelasan, ada risiko anggaran yang diajukan Dinas Kebudayaan tidak tepat sasaran atau terhambat implementasinya,” ujar Justin Adrian Untayana dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Justin menekankan bahwa, sebagai perusahaan, PT Jakpro memiliki hak pengelolaan atas fasilitas hasil revitalisasi, tetapi fungsi edukasi publik dan pengembangan sains selama ini menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan.

Kondisi ini disinyalir menimbulkan ketidakpastian dalam managemen pengelolaan, dan masyarakatlah yang akan dirugikan karena terhambatnya akses terhadap program-program edukasi yang penting.

“Planetarium Jakarta bukan hanya obyek wisata, melainkan juga sebagai pemantik minat anak-anak terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami di PSI mendorong Pemprov DKI untuk segera menetapkan kejelasan pengelolaan agar Planetarium bisa segera melayani