Perombakan Pejabat DKI saat Pilkada, Aktivis Senior Jakarta Tepis Berbau Politis

KOSADATA - Sejumlah aktivis senior Jakarta menyambut baik adanya perombakan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Meski perombakan itu dilakukan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, mereka memastikan semata-meta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tidak berhubungan dengan politik praktis.

Ketua Forum Bersama Jakarta (FBJ), Budi Siswanto menegaskan proses pelantikan pejabat telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan rekomendasi teknis (rekomtek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, rekomtek ini menjadi dasar yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah.

"Rekomtek itu saat ini diterbitkan oleh BKN dan Kemendagri, jadi harus dijalankan," ujar Budi Siswanto kepada wartawan, Rabu (13/11/2024). 

Ia menambahkan bahwa 305 rekomendasi yang telah dikeluarkan mengikuti proses sesuai aturan yang berlaku, sehingga perlu dihormati oleh semua pihak yang terlibat.

Budi juga menyebutkan bahwa pelantikan pejabat tidak dilakukan dengan alasan tertentu yang bersifat politis. 

"Tidak ada nuansa politik di sini. Pj saat ini tetap menjaga netralitas dan independensi dalam proses ini," ujarnya, merespons kekhawatiran publik yang menyebut adanya spekulasi terkait hal tersebut.

Ia meminta semua pihak untuk tidak memunculkan isu liar yang tidak berdasar mengenai pelantikan ini. "Ketika isu liar muncul, hal itu justru menimbulkan keresahan di masyarakat. Kami tegaskan lagi bahwa semua proses ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada," tegasnya.

Senada dengannya, pengamat pemerintahan Amir Hamzah mengatakan, pengisian posisi kosong tersebut, peran Sekda sangat krusial sebagai pejabat berwenang yang mengajukan calon-calon untuk dipertimbangkan oleh Gubernur.

"Sekda memiliki peran untuk mengusulkan nama-nama kandidat yang berpotensi mengisi kekosongan jabatan. Untuk posisi eselon II, misalnya, Sekda harus mengajukan minimal