Paradoks Swasembada Pangan, Produksi Melimpah Malah Miskinkan Petani

KOSADATA — Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin mengatakan rencana Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang akan menghentikan impor beras pada 2026 untuk menghentikan impor beras karena sisa stok nasional 2025 dinilai masih mencukupi harus dikaji kembali. 

Usman menegaskan bahwa capaian proyek swasembada pangan tidak boleh berhenti hanya sampai pada angka diatas kertas atau klaim dari pemerintah saja, ketika fakta di lapangan menunjukkan petani masih jauh dari kata sejahtera, lahan sempit, biaya produksi naik, sementara harga gabah kerap tak menutup ongkos.

"Jika negara sudah swasembada, tetapi petaninya tetap miskin, maka ada yang keliru dalam tata kelola pangan kita. Swasembada harus dimaknai sebagai jaminan bahwa hasil panen petani terserap secara maksimal dengan harga yang adil, bukan justru menekan petani di hulu,” kata Usman dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Kamis, 08 Januari 2026 di Jakarta. 

Usman menekankan bahwa tantangan yang sebenarnya baru terjadi setelah negara mengumumkan capaian swasembada pangan pada tahun 2025. 

Setelah itu, katanya, pemerintah harus mencari cara agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada petani, mulai dari penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang realistis, optimalisasi penyerapan gabah oleh Bulog, hingga perlindungan dari tengkulak dan permainan pasar.

"Ke depan, pemerintah harus menjadikan kesejahteraan petani sebagai salah satu indikator keberhasilan swasembada pangan. Bukan hanya soal cukup atau tidaknya beras, tetapi apakah petani bisa hidup layak, menyekolahkan anaknya, dan berproduksi secara berkelanjutan,” ujarnya. 

Usman menilai, swasembada pangan harus dimaknai sebagai langkah bersama dalam melindungi Indonesia dari gejolak pangan global, krisis geopolitik, dan gangguan rantai pasok internasional.

"Selain itu, swasembada juga membuka peluang