Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew. Foto: ist.
Charoline menekankan bahwa pemerintah harus menyajikan setiap kebijakan berbasis data dan melibatkan partisipasi publik, terlebih apabila kebijakan tersebut bersinggungan langsung dengan masyarakat adat.
Dirinya lantas meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan kebijakan strategis negara, terutama yang menyangkut Papua. Menurutnya, kebijakan tanpa menjamin perlindungan atas ruang hidup dan hak-hak dasar masyarakat hanya akan melahirkan konflik dan kerusakan baru.
“Pelibatan partisipasi publik, khususnya masyarakat adat, adalah kewajiban dalam setiap kebijakan strategis di Papua. Jangan sampai pembangunan justru menghadirkan ketidakadilan dan luka sosial baru,” pungkasnya.***
Update terus berita terkini KOSADATA di Google News.
Comments 0