Daya Beli Masyarakat Jadi Pondasi UMKM, Bamsoet: Modal Saja Tak Cukup

KOSADATA — Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, menekankan bahwa kekuatan daya beli masyarakat merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut dia, tanpa permintaan pasar yang jelas, injeksi dana pemerintah tak akan berdampak signifikan.

“Daya beli dan kredit UMKM saling terkait dan memengaruhi satu sama lain, tetapi dalam siklus ekonomi, daya beli masyarakat yang kuat umumnya akan mendorong permintaan produk atau jasa, yang kemudian baru bisa memicu kebutuhan akan peningkatan kapasitas UMKM dan mendorong pengajuan kredit untuk berkembang,” ujar Bambang usai dalam keterangannya, Jum'at, 19 September 2025.

Rapat tersebut dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dan Ketua Umum HIPMI Akbar Himawan Buchari beserta jajaran pengurus pusat.

Bambang, yang juga Ketua DPR RI ke-20, menuturkan tantangan UMKM masih klasik: sertifikasi halal dan SNI, keterbatasan rantai dingin produk pangan, hingga literasi digital yang rendah. “Data UMKM juga belum terintegrasi, sehingga program pemerintah sulit dievaluasi secara akurat,” katanya.

Meski pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menyalurkan ratusan triliun rupiah hingga akhir 2024 dan menargetkan lebih besar pada 2025, Bambang menilai pembiayaan saja tak cukup. “Modal harus disertai pendampingan, sertifikasi, dan dukungan logistik. Kalau hanya memberikan modal tanpa memastikan produk sesuai standar ekspor, hasilnya tidak maksimal,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya sinergi Kadin dan HIPMI. Kadin punya jaringan korporasi besar, akses pasar internasional, dan hubungan dengan pemerintah. HIPMI memiliki energi anak muda dan kedekatan dengan UMKM di lapangan. “Jika bersinergi, keduanya bisa menjadi mesin besar yang menggerakkan UMKM kita menjadi pemain global,” tegas Bambang.

Dengan 64,2 juta