Terapkan ERP untuk Atasi Macet dan Polusi, Heru Budi Dinilai Tak Punya Beban Politik

KOSADATA - Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono didesak untuk segera menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Selain bisa mengatasi kemacetan, ERP ini diyakini akan mengurangi polusi udara. 

"Sekarang saatnya lebih tepat penerapan ERP ketika Prov DKI Jakarta dipimpin PJ Gubernur Heru Budi Hartono yang tidak memiliki beban politik," ujar Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno kepada wartawan, Rabu (16/8/2023). 

Menurutnya, penerapan ERP bisa dilakukan secara simultan dengan rencana kenaikan tarif KRL Commuter Line dan pengoperasian LRT Jabodebek. Sebab, ucapnya, kebijakan itu saling mendukung dan mendorong penggunaan transportasi umum secara lebih masif. 

"Kerja bareng pemerintah pusat dan pemda dalam upaya meningkatkan porsi penggunaan transportasi umum. Tarif ERP yang dikenakan bisa ditinggikan lagi, tarif Rp 5 ribu – Rp 20 ribu masih terlalu rendah (batas tertinggi bisa mencapai Rp 75 ribu). Tujuannya, agar ada efek jera menggunakan kendaraan pribadi secara berlebihan di jalan umum," katanya. 

Diakuinya, ERP merupakan kebijakan yang sangat tidak populer, sehingga hanya Gubernur yang tidak peduli pada popularitas saja yang berani melaksanakannya. Dia menjelaskan, diperlukan kemauan besar untuk melaksanakan strategi guna membatasi penggunaan kendaraan pribadi dalam rangka mengatasi kemacetan dan menekan polusi udara di Jakarta. Salah satunya dengan penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik.

"Kalau kebijakan ganjil genap dan 3 in 1, Pemprov DKI Jakarta lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk pengawasan, penjagaan dalam penegakan aturan ganjil genap. Untuk penerapan ERP, Pemprov. DKI Jakarta akan mendapatkan pemasukan