Sylviana Murni: Kalau Orang Betawi Tidak Masuk Anggota Dewan Aglomerasi, Visi DKJ Hanya Bohong Belaka

KOSADATA - Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni menyampaikan, masyarakat Betawi memiliki peran penting untuk menyukseskan pembangunan di daerah Aglomerasi. Hal ini disampaikan Sylviana Murni menyusul telah disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (25/4) kemarin.

Menurut tokoh perempuan ini, masyarakat Betawi memiliki persebaran di wilayah Aglomerasi yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur), sehingga akan memberikan sumbangsih bagi pembangunan berkelanjutan provinsi DKJ ke depannya.

"Bahwa masyarakat Betawi disebut sebagai penduduk inti DKJ tidak bisa disanggah dengan dalil apapun. Persebaran masyarakatnya yang kian meluas hingga daerah penyangga juga adalah fakta, sehingga bicara pembangunan berkelanjutan sebagaimana visi DKJ, harus melibatkan masyarakat Betawi. Wajib hukumnya menjadi anggota Dewan Aglomerasi," kata Sylviana Murni dalam keterangannya, Rabu (1/5/2024).

Senator perempuan bergelar Profesor asal Betawi ini menuturkan, masyarakat Betawi akan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Aglomerasi. Menurutnya, pengembangan infrastruktur DKJ jika tidak ditopang oleh dukungan SDM yang berkualitas sama saja bohong, alias tidak mungkin terwujud.

"Maka apa saja peran warga Betawi diantaranya adalah mengkonsolidasi seluruh instrumen masyarakat sehingga tidak hanya bicara Aglomerasi, tetapi tujuan dari DKJ itu sendiri bisa tercapai. Satu saja misalnya, kebudayaan Betawi jadi identitas Jakarta kota Global, kalau bukan oleh orang Betawi di dewan Aglomerasi, lantas semua visi misi DKJ itu bohong belaka," tegasnya.

Lebih lanjut Sylviana Murni menyebutkan, meskipun UU DKJ baru