Reformasi Polri Rawan Digembosi, Habiburokhman: Mereka Ingin Melemahkan Pemerintahan Prabowo

KOSADATA - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruhi oleh narasi liar yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang hendak menggembosi Reformasi Polri.

Habiburokhman menyebut bahwa oknum-oknum tersebut merupakan pihak yang kerap berlindung dengan mengklaim mendorong percepatan reformasi kepolisian, padahal memiliki agenda lain seperti dendam politik ataupun eksistensialis pribadi yang berlebihan.

“Mereka bisa saja mantan pejabat yang dahulu punya kewenangan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah terkait Polri, namun justru tidak melakukan apa-apa saat menjabat. Mereka juga kerap mengumbar cerita-cerita yang menyudutkan institusi Polri tanpa data yang jelas dan tanpa bisa dikonfirmasi kebenarannya,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Jumat, 13 Februari 2026 di Jakarta.

Habiburokhman menegaskan, narasi yang kerap mereka dengungkan bertolak belakang dengan semangat Reformasi Polri yang tertuang dalam ketentuan. 

Narasi untuk menjadikan institusi Polri dibawah kementerian, terangnya, merupakan salah satu contoh narasi yang berbeda dengan Pasal 30 UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 yang telah menegaskan posisi Polri yang di bawah kendali langsung Presiden dengan pengawasan DPR. 

 “Dengan kekuatan pengaruhnya bisa saja mereka mempengaruhi sebagian masyarakat hingga menyuarakan hal yang sama. Yang perlu digarisbawahi, narasi mereka  bisa memperlemah Polri dan sekaligus memperlemah pemerintahan Pak Prabowo,” ujarnya.

Habibrokhman juga menyadari bahwa dalam setiap institusi, selalu ada oknum yang melakukan kesalahan dan pelanggaran.

Walaupun demikian, Habiburokhman mengajak kepada seluruh masyarakat untuk selalu mengawal Reformasi Polri demi menghadrkan sistem keamanan negara yang sesuai dengan amanat konstitusi.

“Tapi kita tidak boleh merumuskan langkah percepatan Reformasi Polri yang salah kaprah. Percepatan Reformasi