Kemenhub Percepat Pengelolaan Angkutan Massal Berbasis Jalan

“Pemerintah ini ada pemerintah pusat maupun daerah, bagaimana penyelenggaraannya apakah dengan APBD atau mendorong peran swasta. Tapi lebih bagus jika mendorong peran swasta dalam menyelenggarakan transportasi yang lebih baik di daerah,” ujar Dirjen Hendro lebih lanjut.

Pada bimtek ini, ada beberapa isu, yang relevan untuk disampaikan dan didiskusikan, antara lain:

a. Keterpaduan perencanaan transportasi dan wilayah;

b. Integrasi Pelayanan Transportasi;

c. Pendanaan;

d. Peningkatan peran swasta dan

masyarakat;

e. Kelembagaan;

f. Pengembangan teknologi dan SDM;

g. Lingkungan.

Direktur Angkutan Jalan, Suharto dalam laporannya pada Bimtek ini menjelaskan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kota/Kabupaten Program Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Kawasan Perkotaan di Indonesia serta Program Buy The Service (BTS) serta para pemangku kepentingan lainnya termasuk operator.

“Bimtek ini bertujuan dan berfokus untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan. Selain itu juga memberikan informasi serta pelatihan dalam rangka persiapan penyerahan pengelolaan Program BTS ke daerah dan melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia serta penganggaran, dalam pengelolaan program BTS oleh daerah," ungkapnya.

"Selain itu kami berharap juga melalui bimtek ini dapat mempersiapkan antisipasi dalam rencana pengelolaan program BTS oleh daerah serta kami juga merencanakan akan melakukan benchmarking operasional dan pengelolaan angkutan perkotaan di Singapura yang bekerjasama dengan MOT dan LTA Singapura,” pungkas Suharto.