Husein Fadlulloh: PBB Harus Mulai Libatkan Parlemen dalam Agenda Global

KOSADATA — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu memperkuat keterlibatan aktif parlemen dalam pelaksanaan program dan agenda globalnya.

Menurutnya, tanpa partisipasi parlemen yang memiliki legitimasi langsung dari rakyat, program PBB tidak akan mencapai potensi maksimalnya.

“Delegasi Indonesia meyakini kehadiran PBB hanya di tingkat pemerintah tidak akan mencapai potensi maksimalnya tanpa keterlibatan aktif parlemen, sebagai institusi yang memegang mandat langsung dari rakyat,” kata Husein dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu, 19 April 2026.

Ia menekankan perlunya transformasi pola koordinasi PBB, yang selama ini lebih berfokus pada hubungan dengan pemerintah eksekutif. Menurut Husein, PBB harus membuka ruang dialog yang lebih luas dengan lembaga legislatif di setiap negara.

“Kehadiran PBB harus bersifat mendukung (supportive), bukan mendikte. Setiap program di lapangan wajib selaras dengan prioritas nasional kami, termasuk visi Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai kemandirian energi dan penguatan sumber daya manusia melalui program nutrisi nasional,” ujar politisi Fraksi Gerindra ini.

Husein juga menyoroti praktik di Turki dalam penanganan bencana sebagai contoh baik sinergi antara lembaga PBB dan mekanisme legislatif. Sinergi tersebut, katanya, mampu mempercepat penyusunan regulasi darurat sekaligus meningkatkan efektivitas mobilisasi bantuan.

Dalam konteks tersebut, Indonesia mendorong PBB untuk lebih aktif memfasilitasi keterlibatan parlemen dalam memperkuat ketahanan bencana di masing-masing negara. Selain itu, kolaborasi antara PBB dan parlemen juga harus mencakup isu-isu kemanusiaan global yang mendesak, termasuk konflik di Gaza.

“Indonesia tidak akan berhenti mendesak PBB untuk mendukung resolusi gencatan