DPRD Jabar Desak Evaluasi Program MBG Usai Kasus Keracunan Massal, Iwan: Ini Soal Keselamatan

KOSADATA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto kembali mendapat sorotan setelah banyaknya kasus keracunan massal yang menimpa banyak pelajar khusus di Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan mengatakan, kasus keracunan ini bukanlah sebuah insiden biasa. Untuk itu, ia mendorong kepada pemerintah untuk membentuk tim khusus evaluasi independen untuk menelusuri akar permasalahan dari kasus ini.

"Kami sangat mengapresiasi niat mulia Presiden Prabowo melalui program MBG. Tapi niat baik presiden saja tidak cukup, jika di lapangan menimbulkan risiko kesehatan, semua pembantu-pembantunya perlu turun tangan membantu. Ini soal keselamatan anak-anak kita," kata Iwan pada Kamis, 25 September 2025.

Iwan mengingatkan bahwa kasus keracunan pelajar yang diduga bersumber dari MBG di Bandung Barat dan Garut menjadi alarm keras untuk pemerintah dapat melakukan evaluasi berbasis data lapangan, bukan hanya sekedar laporan administratif.

"Laporan di atas kertas tidak cukup. Kita perlu turun langsung ke lapangan agar evaluasi benar-benar objektif dan menyentuh akar masalah," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kasus keracunan yang diakibatkan oleh MBG ini bersumber dari lemahnya pengawasan kualitas makanan serta efektivitas penggunaan anggaran. Ia menilai, anggaran yang sudah diserap untuk MBG mencapai 15,7 triliun, tidak mencerminkan pelaksanaan yang ideal. 

"Kalau dana terserap tapi kualitas makanannya membahayakan, itu bukan keberhasilan. Kita tidak boleh terjebak pada pencapaian angka, tapi mengabaikan keselamatan anak-anak," ucapnya. 

Iwan mengimbau masyarakat, terutama orang tua siswa, untuk aktif melaporkan jika menemukan makanan MBG yang tidak layak konsumsi.

"Ini bukan soal politik atau oposisi. Ini soal nyawa anak-anak kita. Semua pihak harus terlibat aktif, pemerintah, sekolah, orang tua, dan