DPR usulkan Pemerintah Bentuk Badan Khusus Penanganan Bencana Sumatera

KOSADATA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mengusulkan pemerintah untuk membentuk badan khusus untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi Sumatra.

Usulan tersebut dilontarkan oleh Alex, mengingat beragamnya jenis kerusakan akibat banjir bandang yang melanda 52 kabupaten/kota di tiga provinsi di Sumatera yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.  

"Kita punya pengalaman dalam menangani dampak tsunami Aceh-Nias tahun 2024. Kita juga punya pengalaman menangani, gempa, likuifaksi, banjir atau longsor. Namun, banjir dan longsor disertai massifnya kerusakan lingkungan, kita tak pernah mengalaminya. Karenanya, kehadiran badan khusus ini sangat diperlukan," kata Alex dalam ketrangan tertulisnya yang diterima pada Minggu, 04 Januari 2026 di Jakarta.

Alex menerangkan, badan tersebut akan difokuskan pada pengerukan sungai-sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur di wilayah terdampak bencana, sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih. 

"Kami menilai, Satgas ini layak ditingkatkan statusnya jadi badan khusus. Jadi, tugasnya tak sekadar mengeruk sungai, tapi menangani dampak bencana secara lebih komprehensif serta menghilangkan kendala teknis terkait kewenangan," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan badan khusus ini sangat diperlukan, karena selain menagani dampak pascabencana, badan khusus juga diperlukan unuk bersiaga menghadapi potensi bencana susulan seiring prakiraan BMKG mengenai curah hujan tinggi hingga Maret 2026.

"Untuk anggaran badan khusus, tinggal mengkoordinasikannya dengan kementrian atau lembaga. Artinya, kita tidak perlu mengubah UU APBN, karena dia akan meletakan anggaran pada satu badan khusus," ujarnya.

Dampak banjir Sumatra meliputi berbagai fasilitas publik. Secara keseluruhan, tercatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, serta 34 jembatan yang terdampak banjir dan tanah