Dishub Usulkan Kenaikan Tarif Transjakarta, DPRD Malah Merekomendasikan Gratis

KOSADATA - Komisi B DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar transportasi umum di Jakarta tidak dipungut biaya atau gratis. Hal ini bertolak belakang dengan usulan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang mengharapkan adanya kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3,5 ribu menjadi Rp5 ribu.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menuturkan, pembebasan biaya angkutan umum bagi masyarakat Jakarta diharapkan bisa mendorong masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan umum.

Saat membacakan rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun 2023, Ismail mengaku tidak setuju bila Pemprov DKI menaikkan tarif angkutan umum. Menurutnya, rencana menaikkan tarif Transjakarta harus dikaji ulang.

“Dengan adanya peningkatan penumpang pengguna moda transportasi umum, Komisi B memberikan rekomendasi agar Dinas Perhubungan mengkaji ulang terkait rencana kenaikan tarif dan melihat kemungkinan membebaskan biaya tiket perjalanan,” ujar Ismail dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) penyampaian LKPJ di gedung DPRD DKI, Kamis (2/5/2024).

Ia meyakini kebijakan transportasi umum gratis bisa membuat masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. Selain itu, bisa mengatasi masalah kemacetan serta mengatasi polusi.

“(Pembebasan tarif-Red) dengan harapan dapat mengalihkan secara besar-besaran penggunaan kendaraan pribadi ke moda transportasi umum, baik Transjakarta, MRT, dan juga LRT,” tutur Ismail.

Selain pembebasan tarif, Komisi B juga merekomendasikan agar Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memperluas rute armada, seperti JakLingko yang terintegrasi dengan bus transjakarta.

Sehingga cakupan pengguna angkutan umum semakin besar dan semakin luas. “Rute-rute yang terintegrasi dengan Transjakarta agar diperluas sehingga dapat menjangkau lebih banyak warga khususnya