Anggaran BPJS Dipangkas Setengah Triliun, DPRD DKI Bongkar Alokasi Laptop Rp43 Juta

KOSADATA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti rencana pemangkasan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pembahasan Rancangan APBD 2026. 

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) membatalkan usulan pengurangan anggaran BPJS yang semula Rp1,8 triliun menjadi Rp1,3 triliun.

Justin menilai, pemangkasan setengah triliun itu berpotensi memangkas hak layanan kesehatan warga tidak mampu. Ia menghitung, pengurangan sebesar itu bisa mengurangi sekitar 1,3 juta peserta BPJS yang sebelumnya tercakup dalam pembiayaan Pemprov DKI.

“Sejauh ini peserta BPJS kita kurang lebih 4,2 juta. Kalau dikurangi, jutaan warga bisa kehilangan jaminan kesehatan,” ujar Justin dilansir laman resmi DPRD DKI Jakarta, Selasa, 4 November 2025.

Menurut dia, pencabutan layanan BPJS gratis dapat memicu keributan di lapangan. “Saya kira ini bisa terjadi chaos. Ketika warga mau melahirkan dan nggak bisa bayar, bagaimana? Apakah anaknya langsung diambil panti sosial?” katanya.

Justin mendesak Dinas Kesehatan memprioritaskan anggaran yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Jika perlu efisiensi, kata dia, pemangkasan dapat dilakukan pada pos belanja barang yang dinilai tak wajar.

Ia mencontohkan rencana pembelian lampu operasi LED berharga Rp1,4 miliar per unit. Padahal, harga perangkat serupa di laman pengadaan pemerintah INAPROC tercatat hanya Rp677 juta. 

“Dengan spek yang sama, harganya bisa dua kali lipat. Ini harus dijelaskan,” ucapnya.

Dewan juga menyoroti rencana pengadaan perangkat teknologi informasi yang dinilai kelewat mahal. Dalam dokumen pembahasan, komputer dan laptop dianggarkan puluhan juta rupiah per unit.

“PC-nya Rp55 juta. Laptopnya Rp43 juta. Itu bisa beli laptop gaming merek Alienware,” kata Justin. “Klasifikasi speknya sudah mewah sekali untuk kalangan