Subsidi Rp4,8 Triliun untuk TransJakarta, DPRD: Uang Rakyat Harus Kembali Jadi Layanan Maksimal

KOSADATA  — Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan bahwa subsidi transportasi publik sebesar Rp4,8 triliun untuk TransJakarta bukanlah pemborosan anggaran. Ia menyebut, dana tersebut justru memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat.

Menurut Khoirudin, alokasi anggaran Public Service Obligation (PSO) itu merupakan langkah tepat untuk meringankan beban ekonomi warga. Ia mengklaim, setiap Rp1 triliun subsidi yang digelontorkan mampu menghasilkan dampak ekonomi hingga Rp3,2 triliun.

“DPRD dengan hak anggarannya tidak merasa rugi. Setiap Rp1 triliun ada dampak ekonominya Rp3,2 triliun,” ujar Khoirudin dalam keterangannya, Sabtu, 28 Maret 2026.

Ia menambahkan, dana subsidi tersebut pada dasarnya berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Karena itu, pemerintah wajib mengembalikannya dalam bentuk layanan publik yang layak dan berkualitas.

Khoirudin juga mengapresiasi kinerja TransJakarta yang dinilai berhasil memperluas jangkauan layanan hingga 92 persen wilayah Jakarta. Bahkan, ia menyebut sistem transportasi ini memiliki peringkat ke-17 dunia dari sisi infrastruktur.

Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri perayaan hari jadi ke-12 TransJakarta di Halte Tosari, Menteng, Jakarta Pusat.

Meski demikian, ia menyoroti masih adanya ketimpangan layanan, khususnya pada moda MikroTrans. Sejumlah wilayah permukiman disebut belum terjangkau transportasi publik.

“Masih ada bolong-bolong wilayah Jakarta yang belum tersentuh layanan TransJakarta, terutama MikroTrans,” kata dia.

Khoirudin mendesak agar perluasan trayek segera dilakukan demi pemerataan akses transportasi. Ia menegaskan, angkutan umum merupakan hak seluruh warga.

“Ini soal keadilan. Angkutan umum adalah hak masyarakat,” tandasnya.***

Berita terkini lainnya bisa diikuti melalui kanal Google News KOSADATA.